Pagi masih berkabut ketika seorang anak di pegunungan Papua Tengah mengikat tali sepatunya yang mulai robek. Di depannya terbentang jalan setapak yang licin, menurun, lalu mendaki lagi. Ia berjalan berjam-jam, kadang menyeberangi kali, kadang menembus hutan, demi satu hal sederhana: duduk di bangku kelas dan belajar. Di tempat lain, di pesisir Nabire, seorang anak nelayan menatap laut sebelum berangkat sekolah. Ayahnya sudah melaut sejak subuh, sementara ibunya menghitung uang hasil jualan ikan kemarin, memisahkan sedikit untuk beras dan sedikit lagi untuk sekolah. Sering kali, yang tersisa tidak cukup.

Itulah wajah pendidikan bagi banyak keluarga di Papua Tengah. Dari lembah Paniai dan Deiyai, lereng Intan Jaya, hingga kampung-kampung di Mimika, anak-anak menyimpan mimpi yang sama besarnya dengan anak-anak di kota mana pun. Ada yang ingin menjadi guru agar adik-adiknya pandai membaca. Ada yang ingin menjadi dokter karena pernah melihat keluarganya sakit tanpa pertolongan. Ada pula yang ingin menjadi insinyur, pilot, atau pemimpin yang membangun kampungnya sendiri.

Namun selama bertahun-tahun, banyak mimpi itu layu sebelum sempat tumbuh. Penyebabnya bukan karena anak-anak itu malas atau kurang cerdas. Mereka berhenti karena uang sekolah, uang komite, seragam, dan berbagai pungutan terasa terlalu berat bagi keluarga yang hidup dari kebun, sagu, dan hasil laut. Tidak sedikit orang tua yang harus memilih dengan hati remuk: menyekolahkan anak sulung atau anak bungsu, membeli buku atau membeli makan. Ada anak yang terpaksa meninggalkan kelas untuk membantu di kebun, dan ada yang menyimpan rapor terakhirnya di dalam noken sebagai kenangan dari cita-cita yang tak sempat diteruskan.

Kenyataan itu juga tercermin dalam angka. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Papua Tengah mencapai 30,41 persen, hampir empat kali angka nasional yang sebesar 8,07 persen. Sekitar tiga perempat tenaga kerjanya masih bergantung pada sektor pertanian. Bagi keluarga miskin, biaya sekolah sekecil apa pun bisa menjadi tembok yang memisahkan anak dari masa depannya.

Di tengah kenyataan itulah, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengambil langkah yang menyentuh akar persoalan. Ia menjadikan pendidikan gratis sebagai prioritas pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa setiap anak Papua, baik yang tinggal di balik gunung, di lereng bukit, di pinggiran pantai, maupun di kepulauan, layak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah provinsi akan menanggung biayanya. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi seorang ibu di kampung maknanya sangat dalam. Ia tak perlu lagi menunda sekolah anaknya demi menunggu musim panen. Seorang ayah tak perlu lagi menunduk malu karena tak sanggup membayar uang komite. Seorang anak pun bisa kembali menegakkan kepala, menggenggam bukunya, dan percaya bahwa mimpinya masih punya jalan.

Janji itu tidak berhenti di podium. Pada 2025, program sekolah gratis Papua Tengah resmi berjalan bagi 24.481 siswa SMA dan SMK di 124 sekolah yang tersebar di delapan kabupaten. Sekolah-sekolah itu terdiri atas 31 SMA negeri, 40 SMA swasta, 17 SMK negeri, dan 36 SMK swasta. Program ini tidak hanya menyasar sekolah negeri. Sekolah swasta, termasuk yang dikelola yayasan gereja dan lembaga yang sejak lama menjadi pelopor pendidikan di Tanah Papua, ikut dirangkul. Bagi orang tua, dampaknya langsung terasa, karena uang yang dulu habis untuk biaya sekolah kini bisa dipakai untuk kebutuhan pokok keluarga. Bagi anak-anak, satu alasan besar untuk berhenti sekolah telah hilang.

Komitmen itu dituangkan dalam rangkaian kebijakan resmi yang dibiayai APBD Provinsi Papua Tengah. Pada 3 September 2025, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 226 Tahun 2025 tentang penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Papua Tengah. Sebulan kemudian, pada 3 Oktober 2025, terbit Keputusan Gubernur Nomor 259 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis, lengkap dengan daftar sekolah penerima dan harga satuannya. Tiga hari setelahnya, Keputusan Gubernur Nomor 261 Tahun 2025 menetapkan sekolah penerima bantuan smart board untuk mendorong digitalisasi pembelajaran. Pada 17 November 2025, Gubernur membentuk Tim Kerja Program Sekolah Gratis melalui Keputusan Gubernur Nomor 284 Tahun 2025, yang berlaku surut sejak Juli 2025, untuk mengawal sosialisasi dan pelaksanaannya. Di tingkat peraturan, Pergub Nomor 14 Tahun 2025 memperbarui aturan bantuan biaya pendidikan sehingga SPP, biaya komite, dan biaya studi lainnya dapat ditanggung melalui Kartu Papua Tengah Cerdas, dengan prioritas bagi orang asli Papua. Pergub Nomor 23 Tahun 2025 memastikan belanja pendidikan, beasiswa, dan bantuan pendidikan tetap bisa dibayarkan meski APBD 2026 belum ditetapkan, sehingga layanan pendidikan tidak terhenti hanya karena proses anggaran. Semua itu kemudian dipayungi Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang APBD 2026, dan diperkuat Perda Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta, sebuah bentuk penghargaan bagi yayasan-yayasan yang telah mendidik anak Papua jauh sebelum provinsi ini berdiri.

Dari sisi anggaran, dokumen perencanaan provinsi mencantumkan pagu indikatif urusan pendidikan sekitar Rp491,56 miliar, ditambah sekitar Rp41,72 miliar untuk urusan kebudayaan. Angka final dalam APBD tentu bisa berbeda. Secara keseluruhan, APBD Papua Tengah 2025 memiliki pagu belanja Rp4,812 triliun, dengan realisasi Rp3,781 triliun. Saat menyampaikan pertanggungjawaban APBD di hadapan DPR Papua Tengah pada 31 Juli 2026, Gubernur Nawipa menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan, termasuk layanan pendidikan.

Gubernur Nawipa juga memahami bahwa menghapus biaya sekolah saja belum cukup. Anak yang lapar sulit belajar, anak di daerah rawan konflik sulit bersekolah dengan tenang, dan lulusan SMA membutuhkan jalan untuk melanjutkan pendidikan. Karena itu, sekolah gratis dilengkapi Sekolah Sepanjang Hari dengan makan siang gratis untuk menekan angka putus sekolah, serta pembangunan asrama sekolah di daerah rawan konflik. Pemerintah provinsi juga menyediakan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak asli Papua maupun non-Papua yang kuliah di Timika dan Nabire. Sebanyak 120 siswa Papua Tengah menerima beasiswa provinsi untuk belajar di Sekolah GenIUS di Tangerang. Ke depan, Gubernur merencanakan Balai Latihan Kerja agar generasi muda siap menjadi tenaga terampil dan wirausaha yang mampu mengelola kekayaan alam daerahnya sendiri.

Sekolah gratis untuk SMA dan SMK barulah langkah awal. Gubernur Nawipa menegaskan bahwa pada 2026 program ini diperluas ke jenjang SD dan SMP, dengan target seluruh jenjang pendidikan di Papua Tengah gratis dalam tiga tahun. Ia menyebut kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Papua Tengah, sebuah investasi jangka panjang yang hasilnya akan terasa ketika generasi yang kini duduk di bangku sekolah mulai memimpin daerahnya sendiri.

Kebijakan pemerintah menjadi lebih bertenaga ketika disambut oleh masyarakat sipil. Salah satu mitra itu adalah Yayasan Mutiara Hitam Papua, yang kini berkantor di Jalan Ds. Yan Mamoribo, Sanoba, Siriwini, Nabire. Akarnya tumbuh sejak 2008, ketika Black Pearl Network Australia menjalin kerja sama dengan Sinode GKI di Tanah Papua. Pada 2016 lahir kelas bahasa Inggris pertama di Klasis GKI Sarmi Barat, dan pada 2020 yayasan ini resmi berdiri. Kini Black Pearl English Course telah hadir di 14 pusat di seluruh Tanah Papua, dua di antaranya di Nabire. Pada 7 Mei 2025, yayasan ini bersama Ross Gobby dari Black Pearl Network Australia bertemu Gubernur dan Sekretaris Daerah Papua Tengah. Mereka membahas pengembangan kelas bahasa Inggris tingkat menengah dan lanjut, uji coba di sejumlah sekolah, pelatihan guru bahasa Inggris berstandar internasional, serta akses tes IELTS dan TOEFL yang lebih terjangkau bagi anak-anak Papua Tengah. Gubernur menyambut baik inisiatif itu dan menyatakan dukungannya, karena sejalan dengan visinya membangun Papua Tengah yang cerdas dan berdaya saing. Yayasan Mutiara Hitam Papua juga membuka jembatan menuju beasiswa melalui sesi berbagi tentang LPDP bersama Klasis GKI Nabire. Setiap tahun, yayasan ini mengirim dua pemuda orang asli Papua belajar selama tiga bulan di Perth, Australia, dan mengedukasi gizi seimbang berbasis pangan lokal untuk mencegah stunting di Nabire. Pemerintah provinsi membuka pintu sekolah lebar-lebar, sementara yayasan seperti ini membekali anak-anak dengan bahasa, jejaring, dan keberanian untuk melangkah ke panggung dunia.

Pendidikan gratis di Papua Tengah adalah bukti bahwa kebijakan publik bisa berpihak langsung kepada rakyat kecil. Gubernur Meki Nawipa tidak berhenti pada janji. Ia menghadirkan program yang dapat dihitung: puluhan ribu siswa, ratusan sekolah, dan rencana yang jelas untuk menjangkau semua jenjang. Tentu jalan ke depan masih panjang. Kualitas guru, sarana sekolah di pedalaman, ketepatan penyaluran dana, dan keberlanjutan anggaran harus terus dijaga. Keberhasilan program ini menjadi tanggung jawab bersama: orang tua yang mendorong anaknya bersekolah, guru yang mengajar dengan sepenuh hati, gereja dan tokoh adat yang memberi teladan, yayasan yang memperluas wawasan anak-anak, serta masyarakat yang ikut mengawasi.

Jika semua bergandeng tangan, mimpi anak-anak di gunung, lembah, dan pesisir Papua Tengah tak lagi terhenti di depan pintu sekolah. Dari ruang-ruang kelas itulah, generasi emas Papua Tengah sedang dibentuk. Janji untuk anak-anak di balik gunung dan di tepi pantai itu kini telah menjadi nyata, dan tugas kita bersama adalah memastikan nyalanya tak pernah padam.